BAB V
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
A. Kemiskinan dan konsep kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
memperbaiki keadaan. Kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan
menambahkan faktor faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara
konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau
masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari
kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang
seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat
yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka
berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitas(kemiskinan struktural).
Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatustandart
tertentu, sementara kemiskinan relatif bersifat kondisional, biasanya
membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain.
Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan
sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah
tingkat pendapatan riil minimum tertentu- atau mereka berada di bawah garis
kemiskinan internasional.
Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah
ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis
kekuasaan sosial meliputi:
1.
Sumber keuangan (mata pencaharian,
kredit, modal)
2.
Modal produktif atau asset (tanah,
perumahan, kesehatan, alat produksi)
3.
Jaringan sosial untuk memperoleh
pekerjaan, barang, dan jasa.
4.
Organisasi sosial dan politik yang
digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
5.
Informasi yang berguna untuk kemajuan
hidup.
6.
Pengetahuan dan keterampilan.
Konsep Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah
masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang
sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam
kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga
seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi
tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasitehadap sumber-sumber
pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan
dasar (Sudibyo, 1995:11).
Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah
kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi
kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo
(1995:11) mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka
kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan
digunakan secara relatif”. Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang
miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.
Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata
pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang
erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Permasalahan
tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan
dan perkotaan.
B. GARIS KEMISKINAN
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan
yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di
suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai
garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju
daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis
kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk
mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya
seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi
kemiskinan.
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per
kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk miskin.
C. PENYEBAB DAN DAMPAK KEMISKINAN
Secara umum, penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat mazhab
(Spicker, 2002),yaitu: Pertama, Individual explanation, mazhab ini berpendapat
bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu
sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh-sungguh
dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Kedua, Familialexplanation, mazhab
ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan.
Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia kedalam kemiskinan.
Akibatnya ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya,
sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan.
Demikian secara terus menerus dan turun temurun. Ketiga,
Subculturalexplanation, menurut mazhab ini bahwa kemiskinan dapat disebabkan
oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku
lingkungan. Misalnya,kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan
yang enggan untuk bekerja kerasdan menerima apa adanya, keyakinan bahwa
mengabdi kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan
berakibat pada kemiskinan. Keempat, Structuralexplanations, mazhab ini
menganggap bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan
status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan
perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan
di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.
Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan
hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang yang
tidak tergolong miskin. Kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi
juga menjadi beban dan tanggungjawab masyarakat, negara dan dunia untuk menanggulanginya.
kemiskinan juga disinyalir berdampakpada berbagai penyakit sosial, kerusuhan,
ketidakteraturan, bahkan dapat menjatuhkan suatu pemerintahan, seperti kisahnya
revolusi Perancis, kejatuhan orde lama dan juga orde barudipicu oleh kemiskinan
dan kesenjangan. Di sinilah letak pentingnya peran pemerintah, yaitu memainkan
perannya dalam hal stabilitas,alokasi, dan distribusi. Pemerintah harus
berpihak pada rakyat karena satu dari beberapatugasnyadalah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat
D. PERTUMBUHAN KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Pertumbuhan kesenjangan
Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan dengan KuznetHypothesis. Hipotesis ini berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi
dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada
tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan
tertentu selanjutnya kembali menurun. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi
pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga
kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya
rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan
menengah).
Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat
menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing
sektor (Ferreira, 1999, 4). Versi dinamis dari KuznetHypothesis, menyebutkan
kan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa)
memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan
initial level of income (Deininger&Squire, 1996). Periode pertumbuhan
ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan
pendapatan yang menurun. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya
melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya
dari sudut ilmiah yang telah mapan.
E. BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam
distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni
axiomatic dan stochasticdominance. Yang sering digunakan dalam literatur
adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu
theGeneralizedEntropy(GE), ukuran Atkinson,dan KoefisienGini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini
berada pada selang 0-1 yaitu:
·
Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap
orang mendapat porsi yang sama daripendapatan)
·
Bila 1 : ketidakmerataan yang
sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien
gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan dikatakan tinggi dengan nilai
koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien
gini antara 0,36-0,49. Ketimpangan dikatakan rendah dengan nilai
koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum
digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk
dikelompokkan menjadi tiga group :
·
40%penduduk dengan pendapatan rendah,
·
40%penduduk dengan pendapatan menengah,
·
20%penduduk dengan pendapatan tinggi
dari jumlah penduduk.
Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan
pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi
yaitu pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok
berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidak merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12%
sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila
kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.
Indikator Kemiskinan
Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis
kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik
(BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per
kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan
makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan
2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan
minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk
perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. BPS menggunakan 2 macam
pendekatan,yaitu:
1. Pendekatan kebutuhan dasar (basicneedsapproach)
BasicNeedsAppoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode
BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk
memenuhikebutuhandasar.
2. Pendekatan HeadCountIndex
HeadCountIndex merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah
penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut
garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan
terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (foodline) dan garis
kemiskinan nonmakanan (nonfoodline).
F. KEMISKINAN DI INDONESIA
Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada
dibawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di
kota - karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program
penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka
penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari
awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia,
sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis
Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan
melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang
berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. Tabel
berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun
absolut:
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Kemiskinan Relatif
(% dari populasi) |
17.8
|
16.6
|
15.4
|
14.2
|
13.3
|
12.5
|
11.7
|
11.5
|
11.0
|
Kemiskinan Absolut
(dalam jutaan) |
39
|
37
|
35
|
33
|
31
|
30
|
29
|
29
|
28
|
Koefisien Gini/
Rasio Gini |
-
|
0.35
|
0.35
|
0.37
|
0.38
|
0.41
|
0.41
|
0.41
|
-
|
Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan.
Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak
ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran
yang lebih positif dari kenyataannya. Namun jika kita menggunakan nilai garis
kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase
penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari
sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel di
atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa
persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang
hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen
dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar
lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk
Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.
Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang
begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam
hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari
setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa
(yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam
pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai
kemiskinan yang lebih tinggi.
Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana
sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah
pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses
dan program pembangunan. Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara
untuk mendapatkan
pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari kemiskinan.
Stabilitas harga makanan (khususnya beras) adalah masalah
penting bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian
besar pendapatan mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu, tekanan
inflasi harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat
memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin dan
secara signifikan menaikkan persentase angka kemiskinan di negara ini.
Indonesia telah mengalami proses urbanisai yang cepat dan pesat. Sejak
pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun
dan saat ini lebih dari setengah total penduduk
Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu
sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota).
Kecuali beberapa propinsi, wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih
miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia
(persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat
nasional) turun hingga sekitar 20 persen di pertengahan 1990-an tetapi melonjak
tinggi ketika Krisis
Finansial Asia(Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan
1998, yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26 persen. Setelah tahun 2006,
terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan.
G. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEMISKINAN
1. Pengangguran
Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang
ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa
mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan
setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga
menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat
menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan
meresahkan masyarakat sekitar.
2. Tingkat pendidikan yang rendah
Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,
masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena
dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang
yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan
tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.
3. Bencana Alam
Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya
panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual
kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
H. KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan
suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti
costeffectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi
pengurangan kemiskinan, yakni :
1.
pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan yang prokemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (goodgovernance)
3.
Pembangunan sosial
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi
pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut
waktu yaitu :
a.
Intervensi jangka pendek, terutama
pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
b.
Intervensi jangka menengah dan panjang
·
Pembangunan sektor swasta
·
Kerjasama regional
·
APBN dan administrasi
·
Desentralisasi
·
Pendidikan dan Kesehatan
·
Penyediaan air bersih dan Pembangunan
perkotaan
Soal dan Jawaban
1.
Kemiskinan juga dapat didefinisikan
menurut dua pendekatan, yaitu ?
a. Kemiskinan solut dan kemiskinan aktif
b. Kemiskinan solut dan kemiskinan
relatif
c. Kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif.
d. Kemiskinan absolut dan kemiskinan
aktif
2. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah
rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan makanan,
yang setara dengan ?
a.
1200 kilokalori per kapita per hari
b.
2000 kilokalori per kapita per hari
c.
2100 kilokalori per kapita per hari
d.
2300 kilokalori per kapita per hari
3.
Secara umum, ada berapa penyebab
kemiskinan itu ?
a. 1
(satu)
b. 2
(dua)
c. 3
(tiga)
d. 4
(empat)
4.
mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan
lebih disebabkan oleh faktor keturunan., pendapat tersebut merupakan pengertian
dari…
a. Individual explanation
b. Familial explanation
c. subculturalexplanation
d. struktural
explanations
5.
Dalam data tersebut tahun berapakah dari
Kemiskinan Absolut
(dalam jutaan) di Indonesia yang nilainya terkecil…
(dalam jutaan) di Indonesia yang nilainya terkecil…
a. 2009
b. 2010
c. 2013
d. 2014
BAB VI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN OTONOMI DAERAH
A. Undang-Undang Otonomi Daerah
Reformasi yang bergulir semenjak tahun 1998 membawa perubahan besar pada
aspirasi daerah, kalau tadinya pemerintah pusat memainkan peran vital dalam
pembangunan daerah, sistem yang sering disebut sebagai sentralistik, maka
sedikit banyak reformasi telah memberikan pengaruh pada daerah berupa tuntutan
untuk melaksanakan otonomi daerah secara lebih luas dan nyata. Beberapa aturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
a.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
b.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
c.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
d.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
e.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
f.
PerpuNo. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
g.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Ada beberapa alasan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah:
Ø
Terjadinya krisis ekonomi yang pada
akhirnya memunculkan krisis multi dimensi
Ø Isu disintegrasi yang merebak di beberapa propinsi yang kaya Sumberdaya
Ø
UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah
dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah
Selain itu, berikut ini merupakan tujuan dari beberapa pasal undang-undang:
v
UU No. 22 untuk memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaran otonomi daerah
v
UU No. 25 Memberdayakan dan
meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta sistem perimbangan keuangan
yang baik antara pusat dan daerah
B. PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH DAN PERANAN PENDAPAT ASLI DAERAH
Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari
pemerintah. Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana
perimbangan dari pemerintah pusat. Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No.
25 terhadap keuangan daerah adalah :
v
Peranan PAD dalam pembiayaan
pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya
tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.
v Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM dengan
peranan PAD dalam APBD.
v
Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan
PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi
yang melanda tanah air.
Berikut ini merupakan dampak DAU dan Dana Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil
Sumber daya alam:
a.
Alokasi dana bagi hasil SDA ditujukan
untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, namun dalam
kenyataannya masih terdapat kesenjangan keuangan pemerintah antar daerah.
b. Kesenjangan tersebut harus dikoreksi kdengan instrumen dana alokasi umum (DAU). Jadi tujuan DAU adalah untuk
mengurangi kesenjanganfiskal antar daerah.
c. Disamping itu tidak tertutup kemungkinanancaman-ancamanakn terjadi juga,
baik yang berasal dari pesaing luar daerah dan luar negeri.
d. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pengusaha daerah akan
mendapatkan oppurtunity :
v
Bekerja dengan biaya lebih murah dan
mudah.
v
Tata Niaga Nasional tidak ada
lagi Distorsi dalam distribusi akan hilang sehingga
pricecompetitiveness akan meningkat.
v
Mengurangi persaingan dengan perusahaan
besar dengan lobi pusat persaingan dilakukan secara fair.
v
Mencegah adanya proyek-proyek yang
datang dengan kontraktornya.
v
Kebijaksanaan ekonomi yang sesuai dengan
kelebihan daerah masing-masing.
C. PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL DAERAH
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan
kerja. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:
1. Suatu daerah dianggap dimana sebagai ruang ekonomi kegiatan ekonomi dan di
berbagai polosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti sosial
budayanya, geografisnya dan sebagainya.
2.
Suatu daerah dianggap sebagai suatu
ekonomi ruang yang di kuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
Dalam pengertian ini disebut sebagai daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda dibawahsuatu
administratif tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya
yang kemudian dinamakan daerah perencanaan atau daerah administratif.
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan
kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang
bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan
sumber daya fisik secara lokal. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu
proses yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru,
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang
ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi
pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan dan pengembangan pertusahaan-perusahaan
baru. Tujuan utama ekonomi daerah/regional adalah untuk meningkatkan jumlah dan
jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.
D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN
Menurut Sjafrizal (2012):
Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah
menurut Sjafrizal (2012) yaitu :
1. Perbedaan kandungan
sumber daya alam
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi
pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi
akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah
dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih
rendah.
2. Perbedaan kondisi demografis
Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan
struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan
kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta
etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis
akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan
migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan.
Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu
daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan.
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana
konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya
akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan
lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah
Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem
pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke
daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih
rendah. Investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan
dengan daerah pedesaan.
Menurut Adelman dan Morris (1973):
Menurut Adelman dan Morris (1973):
Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang
menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang
berkembang, yaitu:
1.
Pertambahan penduduk yang tinggi yang
mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita;
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal
(capitalintensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta
lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja,
sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan
kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang
berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat
ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara
sedang berkembang; dan
8.
Hancurnya industri-industri kerajinan
rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.
E. PEMBANGUNAN INDONESIA TIMUR
Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat
Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan
pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan
pada investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang
(cashmoney) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna
memulihkan perekonomian nasional.
Sedangkan pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan
dan pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur
kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur
adalah fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia
Timur merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh
karena itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama
menyusun konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber
pada kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya
daerah. Cerminan pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan
infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan
pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan
perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur sangat
ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas
ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk
masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan
pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka
pendekatan potensi atau potentialapproach yaitu potensi yang mendorong
tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap
pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu
bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu
akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.
Akhirnya kita juga mengerti akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan
infrastruktur berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi,
hendaknya secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada
tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah
kabupaten.
F. TEORI DAN ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki,
sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan
adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi
wilayah.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi
daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan
yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan
sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama
sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama
untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang
terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst.
Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat
diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan Zona
Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
1.
Membangun setiap wilayah sesuai potensi
yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
2. Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan
berkesinambungan.
3.
Memberikan peluang pengembangan wilayah
kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh
para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide
pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi
Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).
Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait
dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan
strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman
:
“Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode
waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami
perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan
berjalan dengan baik walaupun sektor berkembang dengan tidak seimbang.
Perkembangan sektor pemimpin (leadingsector) akan merangsang perkembangan
sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan
merangsang perkembangan industri-industri lain yang terkait dengan industri
yang mengalami perkembangan tersebut”.
Model pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama pada setiap sektor
yang mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model pembangunan ini
mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan
(leadingsector) sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sektor
lainnya.
Terdapat pula analisis kompetensi inti (corecompetiton). Kompetensi inti
dapat berupa produk barang atau jasa yang andalan bagi suatu zona/kluster untuk
membangun perekonomiannya. Pengertian kompetensi inti menurut Hamel dan
Prahalad (1995) adalah :
“Suatu kumpulan kemampuan yang terintegrasi dari serangkaian sumberdaya dan
perangkat pendukungnya sebagai hasil dari proses akumulasi pembelajaran, yang akan
bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis”.
Sedangan menurut Reeve (1995) adalah :
“Aset yang memiliki keunikan yang tinggi, sulit ditiru, keunggulan daya
saing ditentukan oleh kemampuan yang unik, sehingga mampu membentuk suatu
kompetensi inti”.
Soal Dan Jawaban
1.
Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerahnomor…
a. 22 Tahun 1999
b. 25
Tahun 1999
c. 5
Tahun 1974
d. 32 Tahun 2004
2.
Undang-undang yang bertujuan memberdayakan
dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta sistem perimbangan
keuangan yang baik antara pusat dan daerah nomor…
a. UU
No. 25
b. UU No. 26
c. UU No. 27
d. UU No. 28
3.
Suatu proses dimana pemerintah daerah
dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja merupakan pengertian dari…
a. Pembangunan sosial
b. Kesejahteraan masyarakat
c. Kuangan pemerintah
d. Pembangunan
ekonomi daerah
4.
Ada berapa faktorkah yang dikemukakan
oleh Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) yang menyebabkan
ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang…
a. 6 (enam)
b. 7
(tujuh)
c. 8
(delapan)
d. 9 (sembilan
5.
Salah satu analisis yang relevan dengan
strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, pengertian ini dikemukakan
oleh …
a. Michael
b. John W.
c. Thomas A
d. Hirscman
BAB VII
SEKTOR PERTANIAN
Sektor
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Dukungan pada Sektor Pertanian di Indonesia - Dukungan Irigasi
Kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian,
sebagian besar dalam skala sangat kecil. Oleh karena 2/3 dari penduduk miskin
di negara ini bekerja di sektor pertanian, maka kemajuan di sektor pertanian
berpengaruh pada bangkitnya industri yang berhubungan dan pada akhirnya
bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan.
Setelah Indonesia berhasil mencapai swa sembada pangan pada tahun 1984,
tidak ada kemajuan ekonomi yang berarti sampai tahun 1997, peningkatan produksi
juga terutama dititikberatkan pada pangan selain beras. Setelah krisis yang
melanda Asia pada tahun 1998, harga pupuk dan obat-obatan pertanian melonjak
tinggi, ditambah lagi dengan paceklik dan bencana alam, dan lain-lain sangat
mempengaruhi produktifitas beras. Sampai saat sekarangpun stabilitas pengadaan beras
masih bermasalah, maka akhir-akhir ini timbul kembali kesadaran terhadap
pentingnya menjaga produktifitas beras.
Irigasi di pulau Sumbawa propinsi Nusa Tenggara Barat
Jepang, melalui berbagai macam skemanya telah memberikan bantuan terhadap
kemajuan di sektor pertanian di Indonesia seperti pembenahan fondasi produksi
pertanian, tehnik produksi pertanian, strategi pertanian, penelitian dan
pengembangan, dan lain-lain. Oleh karena di Indonesia terdapat musim hujan dan
kemarau, maka ketersediaan air selama setahun menjadi hal yang krusial,
pembenahan sistim irigasi yang merupakan fondasi produksi pertanian,
berpengaruh besar terhadap naiknya produktifitas pertanian.
Bantuan pembenahan sistim irigasi di Indonesia oleh Jepang, dilakukan
melalui pinjaman Yen. Sampai dengan tahun 2007, telah dilaksanakan 49 proyek
pembenahan irigasi dengan nilai bantuan sebesar 291,6 milyarYen. Melalui proyek
ini, irigasi pada sawah seluas 370 ribu hektar telah berfungsi kembali. Bantuan
ini dimulai pada tahun 1970, melalui proyek perbaikan irigasi di delta sungai
Brantas di propinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan proyek kanalisasi
sungai Ular di propinsi Sumatera Utara(1971), berikutnya proyek Wai Jepara di
propinsi Lampung (1973), proyek sejenis ini banyak dilakukan di pulau Jawa dan
Sumatera. Memasuki era tahun 1980, dilaksanakan proyek irigasi di Riau Kanan,
propinsi Kalimantan Selatan (1984), proyek irigasi Langkeme di propinsi
Sulawesi Selatan(1985), dilanjutkan dengan proyek control irigasi skala kecil
di propinsi Nusa Tenggara Timur (1989), dan lain-lain.
Demikianlah, diluar pulau Jawa dan Sumatrapun, proyek pembenahan irigasi
ini telah dilaksanakan. Saat ini, di pulau Jawa dan Sumatra, melalui skema
pinjaman Yen, sedang dilaksanakan proyek perbaikan dan pemeliharaan saluran
irigasi yang telah ada (Proyek rehabilitasi dan pemeliharaan), kemudian untuk
wilayah timur Indonesia seperti propinsi-propinsi di pulau Sulawesi, propinsi
Nusa Tenggara Barat, propinsi Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain, sedang
dilakukan pula proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas irigasi (Proyek
manajemen irigasi skala kecil).
Fasilitas irigasi di Langkeme propinsi Sulawesi Selatan
Pada proyek manajemen irigasi skala kecil, disamping pembenahan fasilitas
irigasi, dibuat juga koperasi yang mengatur aliran air agar dapat digunakan
dengan lebih efektif dan efisien, peningkatan kapabilitas pemerintah propinsi
dan kabupaten, dan juga penerapan teknik intensifikasi beras (SRI：System of
RiceIntensification) proyek yang dilaksanakan dengan kombinasi dari kegiatan
ini berhasil meningkatkan produktifitas pertanian dan juga penghasilan para
petani. Di laporkan bahwa koperasi penggunaan air yang bertugas menjaga
fasilitas irigasi, berhasil menjalankan organisasinya dan menghasilkan
keuntungan, irigasinya juga dipelihara dengan baik.
Dengan memanfaatkan irigasi yang telah teratur sehingga pengairan dapat
dilakukan dengan sehemat mungkin (irigasi terpotong) SRI adalah sistim menanam
dengan menggunakan bibit padi lebih sedikit dari cara menanam biasa. Setelah
dilakukan perbandkkingan dengan wilayah yang menerapkan
sistim penanaman biasa, penerapan sistem SRI pada beberapa proyek percobaan
telah membuktikan bahwa sistem SRI dapat menaikkan produksi sebesar 84%,
penggunaan air irigasi 40% lebih sedikit, dengan biaya operasi 25% lebih
rendah. Menurut survey terhadap petani yang dilakukan di 5 propinsi yang
menghasilkan keuntungan, didapat jawaban bahwa setelah diterapkannya sistim
ini, disamping produksi berasnya naik, penghasilanpun bertambah, disamping itu,
sebagian besar penghidupan petanipun meningkat.
SOAL DAN JAWABAN
1. Di pulau manakah proyek pembenahan irigasi itu di laksanakan…
a.
Pulau jawa dan Sumatera
b.
Pulau Jawa
c.
Pulau Sumatera
d. Salah semua
2. Negara manakah yang memberikan bantuan pembenahan sistim irigasi di
Indonesia …
a. Iran
b. Singapura
c. Jepang
d. Thailand
3. Berapa total bantuan untuk pembenahan 49 proyek irigasi di Indonesia…
a. 296,1 milyaryen
b. 219,6
milyaryen
c. 291,6
milyarYen
d. 216,9
milyaryen
4. Setelah melakukan penerapan sistem SRI pada beberapa proyek percobaan telah
membuktikan bahwa sistem SRI dapat menaikkan produksi sebesar …
a. 84%
b. 85%
c. 86%
d. Salah semua
5. Apa kepanjangan dari SRI tersebut…
a. System of RiceInfastruktur
b. System of Rice Independent
c. System of Rice Indonesia
d. Semua
salah
BAB VIII
INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
A. Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Awal konsep industrialisasiè Revolusi industri abad 18 di Inggris è
Penemuan metode baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan
spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas factor produksi.
Industrialisasiesuatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi,
spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin
pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit &
kekayaan alam melimpah seperti Kuwait &libya ingin mencapai pendapatan yang
tinggi tanpa industrialisasi.
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka
panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor
industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :
1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.
2.
Meningkatkan ekspor Indonesia dan
pember-dayaan pasar dalam negeri.
3.
Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti
bagi perekonomian.
4.
Mendukung perkembangan sektor
infrastruktur.
5.
Meningkatkan kemampuan teknologi.
6.
Meningkatkan pendalaman struktur
industri dan diversifikasi produk.
7. Meningkatkan penyebaran industri.
B. Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi
1. Kemampuan teknologi dan inovasi
2.
Laju pertumbuhan pendapatan nasional per
kapita
3.
Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam
negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja,
semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami
proses industrialisasi lebih cepat
4.
Besar pangsa pasar DN yang ditentukan
oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang
menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi
5.
Ciri industrialisasi yaitu cara
pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan
dan insentif yang diberikan.
6.
Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang
besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi
7. Kebijakan/strategi pemerintah seperti taxholiday dan bebas bea masuk bagi industri
orientasi ekspor.
C. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional
Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di
sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat
digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu.
Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang
dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.
Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai
sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional
belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan
industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot
ketimbang grafik peningkatannya.
Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga
internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai negara
memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang menjadi
obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di posisi
terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti
aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global,
menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.
Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya
saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia
(comparativeadvantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk
serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau
daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia
Indonesia (competitiveadvantage).
D. Permasalahan Industrialisasi
Industri manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini
karena :
1. Keterbatasan teknologi.
2.
Kualitas Sumber daya Manusia.
3.
Keterbatasan dana pemerintah (selalu
difisit) dan sektor swasta.
4. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan &
penelitian masih rendah.
E. Strategi Pembangunan Sektor Industri
Startegi pelaksanaan industrialisasi :
1. Strategi substitusi impor (InwardLooking).
Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat
menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea
& Taiwan.
Pertimbangan menggunakan strategi ini:
Ø
Sumber daya alam & Faktor produksi
cukup tersedia
Ø
Potensi permintaan dalam negeri memadai
Ø
Sebagai pendorong perkembangan industri
manufaktur dalam negeri
Ø
Kesempatan kerja menjadi luas
Ø
Pengurangan ketergantungan impor,
sehingga defisit berkurang
2. Strategi promosi ekspor (outwardLooking)
Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam
negeri yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :
Ø
Pasar harus menciptakan sinyal harga
yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input
maupun output.
Ø
Tingkat proteksi impor harus rendah.
Ø
Nilai tukar harus realistis.
Ø
Ada insentif untuk peningkatan ekspor.
SOAL DAN JAWABAN
1.
Abad keberapa awal konsep
industrialisasiè Revolusi industri di Inggris …
a. abad
18
b. abad 19
c. abad 17
dabad 15
2.
Hanya beberapa Negara dengan penduduk
sedikit & kekayaan alam melimpah yang ingin mencapai pendapatan yang tinggi
tanpa industrialisasi yaitu negara…
a. Kuwait
&libya
b. Irak & Iran
c. Yaman &Aab Saudi
d. Salah
semua
3.
Industri manufaktur di LDCs lebih
terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karenakan 4 faktor , kecuali…
a.
Keterbatasan dana pemerintah (selalu
difisit) dan sektor swasta.
b.
Keterbatasan subsidi
c.
Keterbatasan teknologi
d.
Kualitas Sumber daya Manusia
a. 2
b. 3
d.
4
e.
5
5.
Ada berapakah faktor yang menyebabkan industri
manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, …
a. 3
b.
4
c. 5
d. 6
Nama : Abeatrice
